Setiap kali dosen membuka diskusi tentang kesetaraan gender di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, saya selalu memperhatikan satu hal yang berulang: topik ini sering dianggap sudah “selesai”. Banyak yang berpikir bahwa karena perempuan sudah bisa bersekolah, bekerja, dan berbicara di depan umum, maka ketimpangan gender tinggal cerita masa lalu. Namun semakin saya mempelajarinya, semakin saya sadar bahwa kesetaraan gender bukan soal sudah ada atau tidak adanya akses, melainkan soal sejauh mana akses itu benar-benar setara dalam praktiknya.

Gender, seperti yang sering ditekankan dalam diskusi kelas saya, berbeda dari jenis kelamin. Jenis kelamin bersifat biologis, sementara gender adalah hasil konstruksi sosial yang menentukan apa yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan. Konstruksi inilah yang kemudian menciptakan kotak-kotak: perempuan dianggap lebih cocok mengurus rumah, laki-laki dianggap harus selalu kuat dan tidak boleh menangis. Kotak-kotak ini terasa sederhana, bahkan dianggap wajar, tetapi dampaknya jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan.

Ketika Stereotip Menentukan Pilihan Hidup

Saya pernah berdiskusi dengan teman sekelas tentang mengapa jumlah perempuan di jurusan teknik atau ilmu komputer masih jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki, sementara di jurusan keperawatan atau pendidikan anak usia dini, polanya justru terbalik. Jawaban yang muncul hampir selalu sama: “dari kecil sudah diarahkan begitu.” Anak perempuan diberi boneka dan diajak membantu di dapur, anak laki-laki diberi mobil-mobilan dan didorong untuk aktif di luar rumah. Pilihan akademik dan karier yang terlihat seperti keputusan pribadi, ternyata sudah dibentuk jauh sebelum seseorang sempat benar-benar memilih.

Pola serupa terjadi di dunia kerja. Perempuan masih menghadapi kesenjangan upah dan kesulitan menembus posisi kepemimpinan, sebuah kondisi yang sering disebut sebagai langit-langit kaca. Yang membuat saya lebih tergelitik untuk membahasnya adalah beban kerja ganda: banyak perempuan yang bekerja penuh waktu di kantor, lalu pulang dan tetap dianggap sebagai pihak yang “seharusnya” mengurus rumah tangga. Pembagian peran domestik yang belum setara ini jarang dibahas sebagai persoalan struktural, padahal dampaknya nyata pada kelelahan fisik dan mental perempuan.

Bukan Hanya Soal Perempuan

Salah satu hal yang sering juga dibahas dalam diskusi kesetaraan gender adalah bahwa laki-laki juga menanggung akibat dari konstruksi sosial yang kaku. Tuntutan untuk selalu tampak kuat dan tidak boleh menunjukkan kerentanan membuat banyak laki-laki kesulitan mencari bantuan saat menghadapi tekanan psikologis. Stereotip semacam ini bukan hanya membatasi perempuan, tetapi juga mengikat laki-laki pada peran yang belum tentu sesuai dengan dirinya. Karena itu, saya percaya kesetaraan gender bukan perjuangan satu pihak melawan pihak lain, melainkan upaya bersama untuk melepaskan kedua belah pihak dari kotak-kotak yang membatasi keduanya.

Isu yang tidak kalah serius adalah kekerasan berbasis gender, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pelecehan di ruang digital. Yang membuat saya prihatin, banyak korban memilih diam karena stigma sosial atau karena bergantung secara ekonomi pada pelaku. Di ruang digital pun, perempuan lebih rentan mengalami pelecehan verbal dan penyebaran konten tanpa persetujuan. Ironisnya, internet yang seharusnya membuka ruang bersuara justru kerap menjadi tempat baru bagi kekerasan untuk berkembang.

Suara yang Belum Terdengar di Ruang Pengambilan Keputusan

Sebagai mahasiswi yang mempelajari kewarganegaraan, saya tidak bisa melewatkan satu fakta penting: keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan posisi pengambilan keputusan strategis masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan sering kurang mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif perempuan secara menyeluruh. Padahal, kebijakan yang baik seharusnya lahir dari ruang diskusi yang melibatkan semua pihak yang akan terdampak olehnya.

Hal yang sama juga terjadi di ruang yang lebih kecil seperti di kelas waktu saya sekolah. Saya sering memperhatikan bahwa siswa laki-laki lebih cepat didengar saat berargumen, sementara siswa perempuan yang menyampaikan pendapat serupa kadang dianggap terlalu emosional atau terlalu agresif. Pengalaman kecil semacam ini, jika dibiarkan, akan membentuk kebiasaan yang terus terbawa hingga ke ruang-ruang pengambilan keputusan yang lebih besar.

Apa yang Bisa Kita Lakukan

Saya percaya perubahan tidak harus selalu dimulai dari kebijakan besar. Pendidikan kesetaraan gender yang ditanamkan sejak dini, baik di keluarga maupun di sekolah, dapat membantu generasi berikutnya tumbuh tanpa dibatasi oleh kotak-kotak peran yang kaku. Di tingkat yang lebih luas, kebijakan afirmatif seperti kuota keterwakilan perempuan, penegakan hukum yang responsif terhadap korban kekerasan berbasis gender, serta media yang tidak lagi mereduksi perempuan sebagai objek atau laki-laki sebagai sosok yang harus selalu dominan, juga menjadi langkah yang penting.

Yang tidak kalah penting adalah melibatkan laki-laki sebagai mitra dalam gerakan ini, bukan menjadikan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang harus berjuang. Kesetaraan gender akan lebih mudah diwujudkan ketika dipahami sebagai kepentingan bersama, bukan persaingan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Karena seperti yang dikatakan oleh dosen saya yaitu untuk belajar keadilan gender ini lebih bagus juga disosialisasikan kepada laki-laki, agar mereka lebih tahu dan lebih menghargai perempuan untuk kedepannya lagi.

Penutup

Sebagai mahasiswi yang masih terus belajar, saya menulis ini bukan karena merasa punya semua jawaban, melainkan karena percaya bahwa kesadaran kecil yang dibagikan bisa menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih besar. Kesetaraan gender bukan tujuan yang sekali tercapai lalu selesai, melainkan proses yang harus terus dijaga melalui kebiasaan sehari-hari, mulai dari cara kita mendidik anak, cara kita berbicara di kelas, hingga cara kita memperlakukan sesama di ruang publik maupun digital. Selama kita masih bersedia mempertanyakan kotak-kotak yang membatasi, harapan untuk kesetaraan yang lebih substantif akan selalu ada.

Referensi

Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.

UN Women. (2022). Gender Equality and Women’s Empowerment. New York: United Nations.

World Economic Forum. (2023). Global Gender Gap Report. Geneva: World Economic Forum.

Leovani, E., Ismadi, F. H., & Terenggana, C. A. (2023). Ketidaksetaraan Gender Di Tempat Kerja: Tinjauan Mengenai Proses Dan Praktek Dalam Organisasi. Analisis, 13(2), 303-319.

Munggaran, T. P. (2023). PERAN DAN PENGARUH PEREMPUAN DALAM DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 4(7).

Penulis: Tiara Neldia Tama adalah mahasiswi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang gemar mempelajari isu-isu politik dan gender. Ia aktif berdiskusi di dalam kelas dan percaya bahwa tulisan yang ia buat dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dapat dijumpai di Instagram @tnt_tiaraa.

Editor: Hamimie