Setiap tahun, ribuan ruang sidang ujian skripsi di berbagai perguruan tinggi menyaksikan ritus yang sama: perdebatan sengit tentang metodologi, pengujian hipotesis, dan akumulasi referensi teoretis yang mengkilap. Namun, begitu toga dipindahkan dari kiri ke kanan dan ijazah digenggam, sebagian besar energi intelektual itu menguap begitu saja di koridor-koridor birokrasi atau terjebak dalam sekat-sekat ruang kelas yang steril. Ada jarak yang teramat menganga dan kian hari kian menebal antara kemegahan konseptual di dalam kampus dengan realitas sosial yang berdarah-darah di luar pagar akademis.

Pendidikan tinggi kita hari ini sedang mengidap sebuah penyakit kronis yang bisa kita sebut sebagai “kutukan intelektual nyaman”. Lulusan sarjana, termasuk para sarjana pendidikan dan humaniora, terjebak dalam nalar sekadar menjadi operator kurikulum. Mereka dilatih untuk mengajar, mentransfer diktat, dan mengisi borang administratif, tetapi gagap ketika dihadapkan pada patologi sosial di sekitarnya: kemiskinan struktural, kekerasan terhadap kelompok rentan, eksploitasi ruang hidup, hingga peminggiran hak-hak masyarakat adat. Kampus telah berhasil memproduksi ilmuwan dan pengajar, namun gagal melahirkan “intelektual organik” yang mau dan mampu melebur bersama denyut nadi akar rumput.

Jinak dalam Kenyamanan, Gagap di Akar Rumput

Mengapa fenomena ini terjadi? Mengapa begitu sedikit dari kelas terdidik kita yang mau turun ke lumpur kehidupan masyarakat pinggiran? Akar masalahnya bersifat struktural sekaligus mental. Pertama, kita harus menyoal domestikasi intelektual melalui jerat administratif. Birokrasi pendidikan modern telah mengubah watak ilmuwan menjadi teknokrat penilai angka kredit. Sejak dalam bangku kuliah, mahasiswa dikondisikan oleh sistem rekognisi yang sangat mekanis: mengejar indeks prestasi, memenuhi jam kehadiran, dan menulis jurnal demi reputasi indeks global yang elitis. Ketika lulus, orientasi mereka dikunci oleh standarisasi pasar kerja yang menuntut kepatuhan administratif. Bagi mereka yang memilih jalur pengajar atau akademisi, waktu mereka habis dikuras oleh beban administratif mengurus beban kerja dosen, sertifikasi, hingga akreditasi yang membuat mereka tidak lagi memiliki kemewahan waktu maupun energi psikologis untuk terlibat dalam advokasi sosial di lapangan.

Kedua, ada kenyamanan kelas yang membius. Menjadi intelektual di balik meja, di dalam ruang kelas ber-AC, atau di balik mimbar seminar publik jauh lebih aman dan menjanjikan kepastian ekonomi ketimbang menjadi penyambung lidah kaum tertindas di pinggiran yang penuh risiko sosial dan politik. Pengetahuan akhirnya mengalami komodifikasi; ia menjadi alat mobilitas vertikal individu untuk keluar dari kemiskinan pribadi, bukan alat pembebasan kolektif untuk membongkar struktur kemiskinan itu sendiri. Akibatnya, lahir lah generasi terdidik yang menderita “amnesia sosial” mereka tahu teori tentang keadilan sosial, tetapi tidak mengenali wajah ketidakadilan saat ia terjadi di depan mata mereka.

Menggali Kembali Intelektualisme Marhaen

Untuk mendobrak kejenuhan ini, kita perlu memanggil kembali memori historis yang sengaja dikubur oleh modernitas pendidikan yang kapitalistik: intelektualisme kaum marhaen.

Ketika Sukarno merumuskan gagasan tentang Marhaenisme di Bandung pada dekade 1920-an, ia tidak sedang membangun menara teori di perpustakaan yang sepi. Ia turun ke sawah, berdialog dengan seorang petani kecil bernama Marhaen, mendengarkan keluh kesahnya, dan menggunakan pisau analisis dialektika untuk memahami mengapa petani yang memiliki alat produksi sendiri tetap hidup dalam kesengsaraan struktural di bawah kolonialisme. Intelektualisme sejati dalam gen historis bangsa ini adalah intelektualisme yang lahir dari rahim empirisme pinggiran. Ia adalah kerja pikiran yang dipicu oleh penderitaan rakyat.

Intelektual marhaen bukanlah mereka yang memandang masyarakat pinggiran dari kaca jendela mobil yang tertutup rapat, lalu menempatkan mereka sekadar sebagai objek penelitian atau statistik dalam laporan tahunan. Intelektual marhaen adalah mereka yang memandang pengetahuan sebagai senjata emansipasi.

Jika kita tarik ke konteks hari ini, pendidikan pinggiran harus dimaknai melampaui batas geografis. Ia adalah metodologi keberpihakan. Ketika seorang lulusan matematika, misalnya, menggunakan ilmu statistika dan pemodelannya bukan untuk bekerja di perusahaan multinasional, melainkan untuk membantu komunitas petani memetakan manipulasi harga tengkulak atau membantu menyusun data advokasi korban penggusuran lahan, di situlah intelektualisme marhaen sedang mewujud. Ketika seorang sarjana pendidikan tidak hanya sibuk mengajar tata bahasa di kelas formal, tetapi turun ke komunitas nelayan untuk membangun ruang aman bagi anak-anak korban kekerasan domestik dan mengajari mereka literasi kritis, di situlah fungsi pembebasan pendidikan sedang bekerja.

Melawan Pendangkalan Nalar di Ruang Kelas

Kita harus jujur mengakui bahwa ruang kelas kita sering kali menjadi agen penjinakan nalar. Kurikulum yang positivistik-teknokratis menjauhkan siswa dari realitas konkret. Mahasiswa diajar untuk menghafal definisi kemiskinan menurut Bank Dunia, tetapi tidak pernah diajak berjalan ke perkampungan kumuh di belakang kampus untuk mencium bau kemiskinan itu sendiri. Akibatnya, ketika lulus, mereka menjadi gagap dan asing di tanah airnya sendiri.

Pendidikan tidak boleh mandek hanya sampai pada tahap transfer pengetahuan (transfer of knowledge), melainkan harus sampai pada tahap transformasi kesadaran (transformation of consciousness). Meminjam istilah pedagog kritis Paulo Freire, kita harus membongkar “pendidikan gaya bank” (banking concept of education), di mana siswa dianggap sebagai celengan kosong yang siap diisi oleh khotbah-khotbah guru, lalu mengadopsi “pendidikan yang membebaskan” melalui metode problem-posing (hadap-masalah).

Lulusan perguruan tinggi harus membawa ilmu mereka keluar dari dinding kelas untuk menginterogasi realitas. Ilmu hukum tidak boleh berhenti di lembaran pasal-pasal KUHP, ia harus menjadi alat advokasi bagi mereka yang tak mampu membayar pengacara. Ilmu ekonomi tidak boleh hanya bicara tentang pertumbuhan PDB, ia harus menjawab mengapa distribusi kesejahteraan di tingkat lokal begitu timpang. Ilmu sosiologi dan humaniora harus menjadi lensa untuk membongkar bias patriarki dan relasi kuasa yang menindas di level domestik maupun publik.

Reorientasi Pendidikan Tinggi: Sebuah Manifesto Aksi

Bagaimana memutus kutukan intelektual nyaman ini? Kita membutuhkan dekonstruksi radikal terhadap cara kita memandang fungsi perguruan tinggi.

Pertama, reposisi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam poin pengabdian masyarakat. Selama ini, pengabdian masyarakat sering kali direduksi menjadi kegiatan seremonial-karitatif: penyuluhan satu hari, pembagian sembako, atau pembuatan plang nama desa saat Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ini adalah penghinaan terhadap nalar akademis. Pengabdian masyarakat harus diubah menjadi gerakan advokasi yang berbasis riset aksi partisipatoris (Participatory Action Research). Kampus harus menaruh perhatian dan sumber dayanya untuk membangun pos-pos intervensi sosial di wilayah pinggiran, di mana mahasiswa dan dosen menetap, melebur, dan memecahkan masalah bersama warga secara berkelanjutan.

Kedua, restrukturisasi sistem insentif akademis. Pemerintah dan otoritas pendidikan tinggi harus mulai berani memberikan bobot nilai yang tinggi baik dalam kelulusan mahasiswa maupun kenaikan pangkat dosen bagi karya-karya intelektual yang berdampak langsung pada penyelesaian konflik sosial, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan advokasi hukum kemanusiaan. Sepanjang indikator kehebatan seorang akademisi hanya diukur dari seberapa banyak artikelnya terbit di jurnal internasional bereputasi tanpa pernah dibaca oleh masyarakat yang ia teliti, selama itu pula kutukan menara gading ini akan abadi.

Kembali ke Akar Rumput

Sejarah bangsa ini dibidani oleh para intelektual yang gelisah. Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, hingga Tjokroaminoto adalah manusia-manusia menara gading pada zamannya jika dilihat dari strata pendidikan mereka yang tinggi. Namun, mereka memilih jalan sunyi: membuang kenyamanan borjuis yang ditawarkan oleh sistem kolonial, lalu turun ke akar rumput, mengorganisasi massa, membangun kursus-kursus rakyat, dan memantik api revolusi dari pinggiran.

Hari ini, musuh kita bukan lagi serdadu asing dengan bayonet, melainkan ketidakpedulian yang terstruktur, pendangkalan nalar, dan ketimpangan sosial yang kian akut. Keluar dari ruang kelas bukanlah sebuah pilihan karir, melainkan sebuah utang sejarah yang harus dibayar lunas oleh setiap orang yang telah mengecap nikmatnya bangku kuliah.

Sudah saatnya para lulusan perguruan tinggi kita melangkah keluar, menghirup debu jalanan, mendengar jerit tangis kaum marhaen, dan mentransformasikan ilmu pengetahuan dari sekadar coretan hitam di atas kertas putih menjadi obor yang menerangi kegelapan di sudut-sudut terjauh republik ini. Jika tidak, maka gelar sarjana kita tak lebih dari sekadar selembar kertas pembungkus dari sebuah intelektualisme yang mati pucuk.

Penulis: Rinda Rahmawati, adalah alumni Pendidikan Matematika yang aktif sebagai pendidik, pegiat sosial, dan aktivis kemanusiaan. Saat ini, saya mendedikasikan energi saya dalam menggerakkan Ruang Aman Perempuan Cilacap untuk advokasi hak-hak kelompok rentan dan penguatan literasi kritis di akar rumput.

Editor & Ilustrator: Hamimie